Jakarta – Percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika menjadi topik yang mengemuka dalam rapat koordinasi (Rakor) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dengan Menteri PUPR, M. Basuki Hadimoeljono Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti dan Dirut ITDC, Abdulbar M. Mansoer.
Rakor ini merupakan tindaklanjut dari kunjungan kerja Ketua DPD RI ke NTB pekan lalu. Rakor dimaksud untuk memastikan pembangunan Sirkuit Mandalika dan fasilitas pendukungnya dapat terbangun sesuai jadwal.
Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti menegaskan bahwa Rakor ini penting untuk menindaklanjuti sejumlah perkembangan terkini. Terlebih, MotoGP di Mandalika rencananya digelar di bulan Oktober 2021.
Pihak Dorna selaku lisensor, menurutnya akan datang ke Indonesia dua kali. Pertama, di bulan Februari 2021 untuk melihat kemajuan pembangunan sirkuit, dan kedua, di bulan Juni untuk menentukan kelayakan sirkuit dan fasilitas pendukungnya.
Rakor yang digelar di rumah jabatan Ketua DPD RI itu juga diikuti Ketua Umum KADIN NTB Faurani dan sejumlah pejabat eselon I Kementerian PUPR dan para Kadis Pemprov NTB.
Sementara, Ketua DPD didampingi Ketua Komite III DPD RI, Sylviana Murni dan Wakil Ketua Komite II DPD RI, Bustami Zainudin dan Senator Dapil NTB, Achmad Sukisman Azmy.
Ditambahkan La Nyalla, di tahun 2021 Indonesia mempunyai dua event internasional sport tourism, yaitu Piala Dunia Sepakbola U-20 dan MotoGP Series di Mandalika.
“Untuk event Piala Dunia U-20, FIFA sudah selesai melakukan verifikasi stadion. Di Jakarta, Palembang, Surabaya, Solo dan Bali. Nah sekarang tinggal Sirkuit Mandalika. Makanya harus dipastikan lulus verifikasi dari Dorna,” imbuhnya.
Sementara itu, Gubernur NTB dalam paparannya menyampaikan beberapa hal yang mendesak untuk direalisasikan kepada Kementerian PUPR, terkait konektivitas dan infrastruktur Mandalika.
Di antaranya peningkatan jalan akses dari Pelabuhan Gili Mas menuju Mandalika, penambahan jalur jalan akses MotoGP dan penyediaan air baku Mandalika.
“Selain itu, ada dua pembangunan kawasan penunjang sebagai potensi ekonomi yang bisa dimaksimalkan. Yaitu pembangunan jalan daerah potensial di Kabupaten Sumbawa dan pengembangan infrastruktur di Kabupaten Bima ke Labuan Bajo,” urai Zulkieflimansyah.
“Karena ini bisa untuk sport tourism kalau kita menggelar event sepeda Tour De Labuhan Bajo-Sape-Bima-Mandalika,” tambah Gubernur Zulkieflimansyah.
Menanggapi beberapa usulan dan masukan terkait Mandalika, Menteri Basuki menyakinkan bahwa anggaran untuk Mandalika yang sudah dipatok pemerintah sebesar Rp1,7 triliun tidak dialihkan dan tidak terkena refocusing.
“Memang agak melambat karena pandemi saja. Anggarannya ada dan aman. Jadi tinggal dipercepat kerjanya saja,” ungkap Basuki.
Sementara menyangkut usulan dari Gubernur terkait peningkatan kawasan pendukung dan konektivitas, kementerian PUPR akan memperhatikan dan mengalokasikan. (*)
0 Comments