Diluncurkan di Gudang Bulog pusat, sebanyak 450 ribu ton bagi 10 juta PKM se Indonesia. Seperti dikatakan Menteri Sosial Juliari Batubara, ketepatan sasaran penerima dengan data DTKS harus diawasi, begitupun dengan kualitas beras bantuan Bulog hingga sampai ke penerima.
Juliari mengatakan hal itu sebagai bentuk konkrit sinergitas termasuk BUMN dan wujud kehadiran negara bagi masyarakat. Bantuan Sosial Beras 2020 adalah satu dari program sosial yang diluncurkan pemerintah pusat. Di masa pandemi, intervensi ini dilakukan untuk mengurangi beban pengeluaran PKH yang didalamnya juga terdapat anak anak lansia dan kaum disabilitas.
“Untuk itu pengawasan harus dilakukan bersama sama untuk mengatasi hal tak terduga di lapangan. Mulai transporter sampai jaringan Bulog di daerah. Hari ini disalurkan untuk dua bulan sebanyak 30 kilogram per keluarga PKH”, ujar Juliari saat melaunching program bantuan Sosial Beras 2020 bersama 34 provinsi secara daring. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj Sitti Rohmi Djalillah di halaman kantor Dinas Sosial melalui siaran langsung, Rabu (2/09).
Wakil Gubernur, Dr. Hj Sitti Rohmi Djalillah mengatakan, bantuan sosial beras 2020 dari pemerintah pusat ini patut disyukuri. Hanya saja, Wagub menginginkan dalam pendistribusiannya tidak ada yang salah sasaran dan dimanfaatkan dengan benar. Hal ini agar dampak ganda dari bantuan ini selain membantu masyarakat miskin di masa pandemi juga untuk mendorong pemulihan ekonomi. Untuk itu, pendamping PKH juga harus mengawasi dengan baik agar dapat amanah sekaligus memastikan penerima tidak menyalahgunakan bantuan yang diterima.
“Kondisi masih tidak menentu. Pandemi belum berakhir. Bantuan jangan disalahgunakan. Pendamping PKH juga harus terus mengingatkan disiplin protokol kesehatan. Makin patuh, makin cepat kita keluar dari pandemic. Jangan tunggu sampai resesi ekonomi benar benar terjadi”, jelas Ummi Rohmi, sapaan akrab Wagub.
Ditambahkan Dirut Bulog, Budi Waseso, pihaknya siap mendukung program bantuan sosial pemerintah. Dia menjamin kualitas beras Bulog, begitu juga dengan distribusi, pihaknya berkomitmen menindaktegas oknum Bulog ataupun transporter yang didukung PT Bhanda Ghara Reksa dan PT Dos Ni Roha. Jaminan kualitas itu dilakukan dengan proses 'rice to rice' yang diserap dari hasil produksi padi petani sehingga juga ikut menyejahterakan petani.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Ahsanul Khalik menambahkan, NTB mendapatkan jatah 339.588 ribu keluarga PKH yang menerima bantuan di seluruh kabupaten kota se NTB. Hari ini baru dimulai dari kota Mataram untuk 17. 392 penerima dan titik droping di Kelurahan Dasan Agung Baru sebanyak 79 orang dan Kelurahan Karang Baru sebanyak 390 orang. Secara bertahap, jatah NTB sebanyak 5093 ton akan didistribusikan melalui transporter yang telah ditunjuk Kementerian Sosial.
“Keseluruhan, bantuan sosial untuk NTB sebesar 3,4 triliun. Bantuan Sosial Beras ini masuk dalam program pusat PEN”, jelas Ahsanul. (*)
0 Comments