“Kalau saya sepakat dengan BUMDes karena mereka rata-rata tidak memiliki modal besar. Kami harap pembayarannya tidak lama,” ujar Nurhidayah.
Diketahuinya, proses pengalokasian anggaran untuk sembaok JPS Mantap ini bersumber dari belanja tidak terduga. Sehingga birokasinya menurutnya tidak terlalu rumit atau panjang.
“Yang penting BUMDes memiliki laporan rekapan data berapa penerima bantuan tersebut, bisa langsung diklaim,” sebut politisi Gerindra tersebut.
Terkait hanya 108 BUMdes yang bekerja sama dengan Pemda Lobar, ia mempertanyakannya. Lantaran jumlah desa yang ada di Lobar sebanyak 119 desa.
Berdasarkan aturan kementerian, setiap desa harusnya memiliki BUMDes. Karena ada alokasi anggaran khusus dari dana desa yang disiapkan setiap tahun untuk BUMDes.
Jika kemudian ada BUMDes yang pasif, ia berharap bisa segera diaktifkan. Karena, risikonya, warga yang tidak memiliki BUMDes terpaksa harus numpang di BUMDes lain untuk menerima paket sembako JPS Mantap ini.
Nurhidayah memaparkan, niat pemerintah daerah menyalurkan bantuan JPS Mantap melalui BUMDes untuk mengerakkan ekonomi desa. Sehingga dipilihlah BUMDes. “Jika ada keuntungan, maka masyarakat desa yang menikmatinya,” ucapnya.
Sementara itu ketua Bumdes Desa Kediri kabupaten Lombok barat Supriadi mengakui hingga kini masih khawatir dengan klaim sembako ke dinas sosial, menurutnya dari awal penyaluran sembako dari desa, hingga kini prosedur pembayarannya masih belum jelas.
" kami dari bumdes butuh kepastian untuk pembayaran sembako yang sudah kami keluarkan dari talangan uang bumdes." Tegasnya.
Selain itu dirinya juga mengaku merasa dilema akibat lambannya pendampingan dari dinas sosial setempat, mengingat hingga kini pihaknya masih belum menerima voucher sembako sepenuhnya.
"Dinas sosial hanya bisa berjanji saja, dari satu Minggu yang lalu hingga kini kami belum menerima voucher sembako dari mereka. Kami berharap agar pihak dinas mengerti posisi kami disini" tandasnya. (*)
Social Header